PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA)
Abstract
Abstract. The variables tested in the study consist of Good Government Governance measured by the rank of Indonesia Governance Index (IGI) and the size of the legislative by using the number of members of the provincial parliament, and also local government performance measured by three proxies, the GDP per capita, Poverty Rates, and independence Ratios. The study is conducted in 33 provinces in Indonesia in 2012. The results show that there is no significant effect of good government governance on local government performance by proxy of GDP per capita. There is significant impact of good government governance on local government performance by proxy of Poverty Level. There is no significant influence of good government governance on performance of local governments by proxy of Independence ratio. There is no significant effect on the size of the legislative on the performance of local government by proxy of the GDP Per Capita. There is no significant impact on the size of the legislative on the performance of local government by proxy of Poverty Rates and there is significant effect of the size of the legislative on the performance of local government by proxy of Independence ratio.
Keywords: good government governance; size of the legislative; the local government performance; the gdp per capita, poverty rate; independence ratio.
Abstrak.Variabel yang diuji dalam penelitian ini penelitian ini terdiri dari Good Government Governance diukur dengan hasil peringkat Indonesia Governance Index (IGI)dan ukuran legislatif dengan menggunakan jumlah anggota DPRD provinsi, serta kinerja pemerintah daerah diukur dengan tiga proksi yaitu PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Rasio Kemandirian. Penelitian dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan dan terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Rasio Kemandirian.
Kata kunci: good government governance; ukuran legislative; kinerja pemerintah daerah; pdrb per kapita; tingkat kemiskinan; rasio kemandirian
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
Achmad S Ruky. 2002. Sistem Manajemen Kinerja (Performance ManagementSystem) Panduan Praktis Untuk Merancang Dan Meraih Kinerja Prima.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Budiani. Ni Wayan. 2009. Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.Input. vol. 2 (1) : 49-57
Daniel Mujis & David Reynolds. 2008. Effective Teaching. Yogyakarta.
Hermanson, D., DeZoort, F.T., & Houston, R.W. 2002. AuditCommittees, Materiality, and Financial Expertise. The Journal of Corporate Accounting and Finance.
Gede. M. B.. Yuniartha. A.. & Darmawan. N. A. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
Handi Y. L Dan Bambang Jatmiko.2015. Key Success Factor Good GovernmentGovernance Serta Pengaruhnya TerhadapKinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 5, No 1
Herujito, Yayat M. 2001. Dasar-dasar Manajemen. Penerbit PT. Grasindo. Jakarta.
Idrus Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga
Imam Fachruddin. 2009. Desain Penelitian. Malang.
Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima). Jurnal Universitas Diponegoro : Semarang.
Indonesia Governance Index. 2014. Menata Indonesia dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Indrawan. Rully & Yaniawati. Raden Poppy. 2014. Metodologi Penelitian. Bandung: PT. Refika Aditama.
Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Governance and Public Policy. vol. 1 (1): 53-76
Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mohamad Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Nadia Garini. 2011. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung.
Nanang Martono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Salim P. 1991. Kamus Bahasa Kontemporer. Jakarta: Modern English Fresh.
Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
Sedarmayanti. 2007. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung. Penerbit Mandar Maju.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Suharsimi Arikunto. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta.
Sullistyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suryo Patolo. 2010. Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi pada pemerintahan kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogjakarta.
Syahrudin Rasul. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI.
Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pusat Bahasa
Widya Martha. 2014. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung
DOI: https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal ASET (Akuntansi Riset) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats Visitor