Pengaruh Implementasi Kebijakan E-procurement dan Pelayanan Terhadap Efektivitas Kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Abstract

Di Indonesia pelaksanaan e-procurement diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dan mulai diterapkan sejak tahun 2007 dengan berdirinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Aplikasi e-procurement adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengadaan barang/jasa berbasis internet yang didisain untuk mencapai suatu proses pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan e-procurement, pelayanan, dan efektivitas kerja pegawai, serta pengaruh implementasi kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Air Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptive survey dan metode explanatory survey. Penelitian ini menguji apakah implementasi kebijakan e-procurement dan pelayanan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pada bagian pengadaan barang/jasa di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah secara keseluruhan (sensus) yang berjumlah 43 orang. Tehnik analisis menggunakan path analysis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh variabel implementasi e-procurement terhadap variabel efektivitas kerja positip yang signifikan sebesar 11.073% dan. Pengaruh variabel pelayanan ke efektivitas kerja positip yang signifikan sebesar 33.389%. Sedangkan pengaruh implementasi e-procurement dan pelayanan dengan efektivitas kerja secara bersama-sama sebesar 44.4%, sedangkan faktor lain sebesar 55.6%. Untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja sebaiknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air melakukan sosialisasi e-procurement kepada penyedia jasa.