IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKURITISASI MARITIM PRESIDEN JOKOWI DALAM MENGHADAPI AKTIVITAS ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA
Abstract
Secara geografis posisi Indonesia sebagai jalur lintasan perdagangan internasioanal membuat Indonesia rentan akan aktivitas-aktivitas ilegal sehingga diperlukan kebijakan sekuritisasi maritim dalam memerangi aktivitas tersebut. Penelitian ini akan menguraikan strategi dan tantangan dalam implementasi kebijakan sekuritisasi maritim pada era pemerintahan presiden Jokowi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan berbagai data sekunder yang memiliki korelasi dengan kebijakan sekuritisasi maritim di era Presiden Jokowi dengan menggunakan tipe deskriptif dengan menjelaskan keadaan dan fakta empiris yang disertai dengan argumen-argumen yang relevan. Tulisan ini menunjukkan bahwa aktivitas illegal yang paling marak di Indonesia adalah illegal fishing, penyelundupan dan perompakan yang pada dasarnya terjadi akibat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Merespon hal tersebut, kebijakan sekuritisasi maritim pada era Presiden Jokowi mulai diperkuat dengan penenggelaman kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal, peningkatan kapasitas pengawasan laut, dan modernisasi alat- alat pertahanan maritim.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)DOI: https://doi.org/10.17509/ijom.v4i2.64135
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License