Peranan Wilayah dalam Pengembangan Kurikulum

Masriam Bukit

Abstract


Desentralisasi terjadi di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Alasan utama diberlakukannya desentralisasi dalam pendidikan adalah bahwa bila wilayah (propinsi, kabupaten atau kota) mendapat otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan, wilayah berikut kepala sekolah dan guru-guru akan mulai mengontrol kurikulum serta proses pengajaran di sekolah. Desentralisasi membuka ruang yang lebih baik kepada daerah untuk mengontrol pendidikan, serta diharapkan akan semakin besar fleksibilitas dalam pendidikan. Daerah juga memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Proses desentralisasi pendidikan dibagi kedalam dua tahap. Tahap pertama, pemindahan kewenangan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.Tahap kedua,pemindahan berbagai keputusan dari pemerintah kepada masyarakat.

References


Carnoy, M., (1999). Globalization and Educational Reform: What Plan- ners Need to Know. Paris: UNESCO/IIEP .

Fasli J. dan Supriadi, D., (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Oto-nomi Daerah. Yokyakarta: Adicita Karya Nusa.

Glatthorn A. (1994). Developing A Quality Curriculum. Alexandria: ASCD.

UNESCO. (2002). Education for Rural Development in Asia. Experien- ces and Policy Lessons. Paris: UNESCO




DOI: https://doi.org/10.17509/jik.v1i1.35611

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2004 Masriam Bukit

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Inovasi Kurikulum
Published by Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN)
in collaboration with Curriculum Development Study Program
Faculty of Education - Universitas Pendidikan Indonesia
Gedung FIP UPI Lt. 9 Jl. Dr. Setiabudhi Bandung 40154


Indexed By:

SINTA   GARUDA   Crossref      DOAJ DIMENSIONS BASE   ROAD

Google Scholar

Google Scholar p. ISSN 1829-6750 | Google Scholar e. ISSN 2798-1363